Komunikasi Pertanian dan Kesejahteraan Hidup Petani Kecil

Oleh : Prasetyo Romo Mahmuda ( 201310210311005 )

             Muhammad Alvian R          ( 201310210311007 )

             Mohali Junaedi                    ( 201310210311030 )

             

Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian di daerah pedesaan adalah kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan bagi kepentingan penduduk yang jumlahnya senantiasa meningkat. Hal ini berlaku mutlak bagi negara-negara sedang berkembang agar mereka dapat melaksanakanswasembada pangan. Salah satu ciri dari pertanian di Indonesia adalah pemilikan lahan pertanian yang sempit, sehingga dengan demikian pengusaha pertanian di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah tangga tani yang berusahatani dalam skala kecil. Akibatnya, para petani di Indonesia sebahagian terdiri dari petani-petani kecil dengan ciri dan karakteristik umum sebagai berikut: (a) petani yang memiliki luas lahan sempit, yaitu: luasan lahan sawah: < 0,25 ha (Jawa) dan < 0,50 ha (Luar Jawa) dan luasan lahan tegal: 0,50 ha (Jawa) dan 1,00 ha (Luar Jawa); (b) petani yang memiliki produksi pangan rendah, yaitu < 240 kg beras/kapita/ tahun; (c) petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas; dan (4) petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang kurang dinamis.

Pada umumnya, keadaan petani kecil di negara-negara berkembang adalah beragam namun tetap pada batas-batas penguasaan sumberdaya yang terbatas. Petani kecil seperti ini sering melakukan usahataninya dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang semakin lama semakin meningkat. Sebagai akibat sumber-sumber yang dimiliki petani sangat terbatas, maka tingkat kehidupannya juga serba “pas-pasan” bila tidak ada bantuan dari sumber lain di luar bidang pertanian. Akibatnya, seringkali ditemukan bahwa dalam penguasaan lahan pertanian yang terbatas dari petani, maka komoditi pertanian yang diusahakan adalah komoditi untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

usahatani petani kecil demikian sering disebut petani subsisten. Dalam banyak kenyataan di negara-negara berkembang, seringkali peranan petani kecil ini dilupakan, sehingga mereka sering pula terlupakan untuk mendapatkan pelayanan, apakah itu pelayanan dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Akibatnya, mereka sering kurang responsif terhadap pengenalan teknologi baru, atau kurang mau melakukan usahatani yang sifatnya mempunyai resiko (dan ketidakpastian) yang tinggi.

Dalam kaitan dengan komunikasi pertanian, maka upaya yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana melakukan komunikasi dengan petani-petani kecil dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, agar pesan yang disampaikan melalui komunikasi pertanian dapat diserap dan selanjutnya diterapkan dalam usahatani mereka. Dalam metode penyuluhan pertanian, pengertian diterapkan dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) bagaimana petani kecil dapat bertani atau berusahatani dengan cara yang lebih baik, misalnya cara bercocoktanam, cara memelihara kesuburan tanah, cara memperlakukan teknologi lepas panen, dan sebagainya; (b) bagaimana petani kecil mampu dan mau berusahatani secara menguntungkan, baik dalam usahatani secara monokultur ataupun secara tumpangsari; dan (c) bagaimana petani kecil mampu meningkatkan kesejahteraannya atau bagaimana mereka dapat hidup sejahtera.

Dengan demikian, peranan komunikasi pertanian terhadap kehidupan petani kecil di Indonesia adalah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan keluarganya. Dalam proses komunikasi pertanian sendiri bukan saja dilakukan melalui cara satu arah (one-way traffic), tetapi juga dua arah (two-way traffic), yang tentu perlu diperhatikan aspek lingkungan atau sistem sosial yang ada disekelilingnya. Berhubung karena sistem pertanian di Indonesia dicirikan oleh adanya banyak petani kecil, maka komunikasi pertanian sangat bermanfaat kalau diperhatikan kelompok sasaran petani kecil ini. Perlu diingat bahwa ciri petani kecil ini sangat kondisional di mana kehidupan petani kecil yang tinggal di satu daerah tentu berbeda dengan petani kecil lain yang tinggal di daerah lain, sehingga pelaksanaan pemberian pesan dari komunikator dalam melaksanakan komunikasi pertanian, perlu pula diperhatikan lingkungan seperti ini.

 Metode Pendekatan

Melakukan komunikasi pertanian kepada masyarakat telah dikenal dua metode pendekatan, yaitu: (1) pendekatan berdasarkan kelompok sasaran dari inovasi, dan (2) pendekatan berbasarkan cara penyampaian isi pesan yang terkandung dalam inovasi tersebut. Kedua metode pendekatan ini akan dibahas secara terpisah.

Metode pendekatan massa (mass approach method)

Cara pendekatan komunikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan

Pengetahuan awal serta kesadaran bagi petani tentang suatu inovasi yang berguna dalam meningkatkan hasil produksi usahatani mereka. Penyampaian pesan melalui cara ini biasanya disampaikan dalam pertemuan massal, melalui media massa: televisi, koran, film dan sebagainya. Pendekatan ini kurang efektif bagi petani-petani di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya, karena beberapa faktor berikut: (a) tidak bisa dipantau ataupun dievaluasi secara pasti keberhasilan yang telah dicapai oleh para petani; (b) wilayah jangkauan pendekatan sasaran terlalu luas; (c) rendahnya daya tangkap masyarakat petani, karena mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah; dan (d) harga beberapa media yang digunakan seperti televisi dan koran sangat sulit dijangkau oleh tingkat ekonomi para petani.

 Metode pendekatan kelompok (group approach method)

Cara pendekatan komunikasi ini dilakukan melalui penyampaian informasi inovasi kepada petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok petani, baik kelompok-kelompok petani tradisional, seperti Subak di Bali dan kelompok-kelompok petani yang sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti kelompnecapir di TVRI, Kelompok Tani dan Nelayan, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan sebagainya. Dalam kegiatan komunikasi penyuluhan pertanian di Indonesia, pendekatan kelompok sudah menjadi metode dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di desa maupun di kota dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dipandang dari segi komunikasi informasi, maka pendekatan kelompok ini jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pendekatan massa, karena mempunyai beberapa keuntungan, sebagai berikut: (a) penyebaran inovasi teknologi dapat dipantau atau dievaluasi secara baik karena jumlah anggota sasarannya jelas; (b) d antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya dapat saling memberi dan menerima informasi, terutama tentang hal-hal yang belum jelas; (c) akan terjadi akumulasi modal (fisik maupun non-fisik) sehingga dapat memperlancar jalannya komunikasi dalam kelompok yang bersangkutan; (d) antara anggota kelompok dapat dilakukan reward and punishment systemsecara efektif dan efisien; dan (e) lebih menghemat biaya, tenaga dan waktu, tetap akan diperoleh hasil yang jauh lebih baik.

Sebaliknya, pendekatan kelompok juga mempunyai beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. jika manajemen kelompok kurang baik, maka akan terjadi penyimpangan, baik penyimpangan penyebaran informasi maupun penyimpangan pembagian keuntungan dari suatu inovasi;
2. komunikasi akan tidak efektif jika jenis usaha anggota kelompok beragam; dan
3. kemungkinan akan muncul kaum elit tertentu dalam kelompok apabila tidak diarahkan secara baik sehingga akan menghambat kehidupan berdemokrasi kelompok; dan
4. rendahnya keterampilan para petani dalam kehidupan kelompok/berorganisasi.

Metode pendekatan individu (personal approach method)

Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi para petani satu per satu, baik ke rumah petani maupun di kebun petani ataupun tempat-tempat tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan komunikasi inovasi. Keuntungan-keuntung an dari metode pendekatan perorangan, antara lain: (a) petani yang dikunjungi seorang petugas merasa dihargai oleh petugas yang melakukan komunikasi pertanian; (b) meningkatkan kepercayaan diri petani karena komunikasi ini dapat dilakukan dari hati ke hati; (c) petani dapat menyampaikan segala macam keluhan/masukan- masukan bagi petugas/penyuluh tanpa merasa canggung dan malu dengan sesama teman petani; (d) petugas/penyuluh dapat menggali semua masalah serta kebutuhan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi petani selama berusahatani; dan (e) petugas/penyuluh dapat memberikan informasi yang cocok dengan kebutuhan serta masalah petani pada saat itu. Sebaliknya, metode pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (a) tidak bisa menjangkau petani dalam jumlah yang banyak; (b) memakan waktu yang lama; (c) membutuhkan biaya yang tinggi; dan (d) membutuhkan banyak tenaga petugas/penyuluh.

Metode Pendekatan Materi

Berdasarkan cara penyajian inovasi dalam rangka lebih menjamin efektivitas hasil komunikasi (khususnya dalam pertemuan kelompok), maka digunakan pendekatan gabungan berikut: (a) ceramah, diskusi dan tanya jawab; (b) demonstrasi cara dan demonstrasi hasil; dan (c) penggunaan alat bantuflipchart dan folder. Penggunaan metode gabungan ini cukup efektif, baik dalam mewujudkan komunikasi dua arah (two-way traffic communication) maupun peningkatan pemahaman serta kemampuan menerapkan inovasi yang diberikan. Dengan demikian, para petani akan lebih memahami dan mengerti tentang cara-cara menerapkan inovasi dalam praktek usahatani mereka.

 Proses Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam pengambilan keputusan. Namun, bila dicermati dengan baik, maka pengertian tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam mengambil keputusan, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas, meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.

Dalam banyak kenyataan, banyak program pembangunan yang gagal alaupun telah didahului dengan analisis untuk mengembangkan peran serta aktif masyarakat, tetapi tidak dikomunikasikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengembangkan program pembangunan yang perlu diutamakan adalah terciptanya peran serta aktif (partisipasi) positif dari masyarakat dalam pembangunan lewat dilakukannya komunikasi yang baik. Pada umumnya, analisis proses partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam pembangunan meliputi empat tahap, yaitu:

Tahap penumbuhan ide untuk membangun dan perencanaan

Dalam tahap ini harus dilihat, apakah pelaksanaan program pembangunan tersebut didasarkan atas ide atau gagasan yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan atas. Jika ide atau gagasan untuk membangun datang dari masyarakat sendiri karena didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi yang menghimpit mereka, maka peran serta aktif masyarakat pasti akan lebih baik. Sebaliknya, ide atau gagasan diturunkan dari atas tanpa melibatkan masyarakat, maka bisa dipastikan program pembangunan gagal karena tidak ada peran serta aktif masyarakat. Dengan perkataan lain, jika masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya, makan dapat

dipastikan bahwa seluruh anggota masyarakat merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki potensi atau kemampuan sehingga mereka lebih mudah berperan serta aktif atau berpastisipasi dalam melaksanakan, melestarikan program pembangunan tersebut.

Tahap pengambilan keputusan

Landasan filosofi dalam tahap ini adalah setiap orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran-pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, keluarga, daerah, bangsa dan negaranya. Keikutsertaan anggota atau seseorang di dalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengamankan setiap paket program yang dikomunikasikan, karena mereka merasa memiliki serta bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam diri masyarakat, akan tumbuh rasa tanggung jawab secara sadar, kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif terhadap setiap paket pembangunan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan diri dan keluarga semua masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan evaluasi

Landasan filosofi dalam tahap ini adalah prinsip learning by doing dala metode belajar orang dewasa. Tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah : (1) agar masyarakat dapat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan, dan melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan, dan (2) untuk menghilangkan kebergantungan masyarakat terhadap pihak luar dalam hal ini komunikator atau penyuluh yang selama ini selalu terjadi dan akan menjamin bahwa program pembangunan itu sendiri tidak akan lenyap serta merta setelah kepergian para petugas dari desa atau wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan, dalam hal mengevaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri, dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan lihat. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menilai sesuai dengan apa yang ada dalam benak mereka, pengalaman, kelebihan atau keuntungan dari program pembangunan, kelemahannya, manfaat, hambatan, faktor pelancar yang mereka hadapi dalam operasionalisasi program dan secara bersama-sama memcarikan alternatif terbaik sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program pembangunan atau kegiatan pembangunan di waktu yang akan datang.

 Tahap pembagian ekonomis

Tahap ini ditekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat dalam desa atau wilayah yang bersangkutan. Pertimbangan pokok dalam menerapkan suatu program jika dilihat dari aspek keuntungan ekonomis adalah program tersebut akan memberikan kesuksesan secara ekonomis kepada seluruh atau sebagian besar masyarakat. Akibatnya, masyarakat sendiri yang tentu melihat dan merasakan aspek ekonomis dari pembangunan tersebut, apakah manfaat ekonomisnya dirasakan oleh semua anggota masyarakat dan keluarga, hanya untuk sebagian masyarakat saja, ataukah hanya untuk segelintir orang-orang tertentu saja.

Di dalam pelaksanaannya harus diakui bahwa tidak mudah untuk menerapkan keempat tahapan di atas, karena keterbatasan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi serta menghitung kemanfaatan secara ekonomis. Akan tetapi dengan pendekatan analisis partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi program pembangunan pertanian kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sebaiknya diwujudkan bottom up planning yang seimbang dengantop down planning yang selama ini diterapkan.

Pola Peran Serta Aktif Masyarakat Pedesaan

Dalam perkembangannya, partisipasi terbagi ke dalam dua pola, yaitu: pola partisipasi secara individu dan pola partisipasi secara kelompok. Seorang yang inovatif dan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan akan sangat membantu dirinya beserta keluarganya untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomis maupun spiritual. Namun sebagai makluk sosial (dapat hidup jika ada orang lain), maka pola individu harus dikembangkan kepada anggota lain sehingga tercipta pola partisipasi secara kelompok atau secara menyeluruh.

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini yang telah berada dalam era globalisasi, demokrasi dan keterbukaan, membuka peluang sangat besar untuk saling bersaing dalam berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan. Bagi para petani yang memiliki berbagai keterbatasan akan selalu terjepit di antara kaum elite di desa. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi peningkatan produksi usahatani serta kesejahteraan para petani dan keluarganya. Pada kenyataannya, petani yang memiliki modal besar akan memiliki peluang yang lebih leluasa dibandingkan dengan petani kecil dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun demikian, partisipasi secara individu dalam memajukan dirinya tidak dilarang karena dari mereka diharapkan dapat mengimbas kepada petani yang lain (sesuai dengan hubungan patron klien, atau budaya anut masyarakat Indonesia). Hubungan patron klien yang harmonis akan dapat mengekang berkembangnya kontradiksi masalah antara yang dihadapi oleh kaum priyayi (orang-orang yang berkecukupan) dengan yang dihadapi oleh kaum proletariat (kaum miskin yang jumlahnya sangat banyak).

Berbagai pendekatan program pembangunan dewasa ini lebih banyak menggunakan pendekatan kelompok. Oleh karena itu, pola partisipasi juga harus dilihat secara berkelompok. Suatu kelompok memiliki unsur-unsur kelompok yang bekerja dalam satu sistem. Interaksi setiap unsur dalam satu sistem menimbulkan suatu dinamika, yaitu kekuatan-kekuatan dalam kelompok. Dinamika kelompok akan membentuk karakteristik bersikap dan bertindak sehingga mewujudkan suatu kemampuan anggota secara berkelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada umumnya, partisipasi petani dalam kelompok dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

(a) Manfaat rencana kerja kelompok; (b) Pengakuan kelompok terhadap karya anggota; (c) Kebenaran norma yang dijadikan alat ukur; (d) Kemampuan kelompok inti dan kelompok khusus untuk menyelesaikan masalah; (e) Manfaat informasi yang diterima; (f) Kepemimpinan kelompok inti; (g) Kejujuran kelompok inti; (h) Pengakuan dan dukungan sesama anggota; (i) Keuntungan ekonomis yang didapat; dan (j) Kelancaran pelayanan sarana .

Dalam mengembangkan partisipasi anggota biasa digunakan pendekatan ‘Participatry’ Action Model’ (PAM). Landasan filosofi dari PAM adalah ceritera kepada orang dewasa memprovokasi mereka melakukan reaksi (telling adults provokes reaction), tunjukan kepada mereka membangkitkan imaginasi (showing them triggers the imagination), ikutsertakan mereka memberi mereka pemahaman (involving them gives them understanding), berdayakan mereka membuat mereka bertekad dan beraksi (empoweringthem leads to commitment and action).

ini dikembangkan oleh Prof. S. Chamala berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: (a) tujuan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan aggota masyarakat lokal khususnya dan masyarakat umum; (b) masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab di dalam pembangunan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui mekanisme dalam menyalurkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di era demokrasi dewasa ini; (c) masyarakat dapat menciptakan struktur untuk membangun kelompok maupun perorangan yang memungkinkan mereka dapat berperan aktif dalam berbagai tindakan terutama konservasi lahan dan air; dan (d) PAM dibutuhkan, karena:

(i) pembangunan pedesaan sekarang ini semakin kompleks, (ii) pemerintah memiliki keterbatasan dalam sumberdaya, dan (iii) dibutuhkan sistem keahlian yang didasarkan pada pengetahuan dari masyarakat bawah (grass roots).

Strategi Praktis Melakukan Persiapan Sosial dalam Komunikasi Inovasi Pertanian.

Tuntutan yang sangat mendesak dewasa ini adalah perlu dilakukannya upaya persiapan sosial kepada masyarakat penerima program pembangunan. Berdasarkan pengalaman selama ini, banyak program pemerintah tidak dapat berhasil sesuai dengan rencana karena masyarakat sering bersikap apatis terhadap setiap program pembangunan. Sikap apatis masyarakat ini muncul karena masyarakat sendiri memang benar-benar tidak mengetahui, tidak, mengerti tentang program pembangunan atau paket teknologi yang diperkenalkan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat harus dipersiapkan secara sosial agar secara mental mereka mengerti, memahami dan akhirnya mereka mau menerima program pembangunan.

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program pembangunan masa lalu dan mengantisipasi perkembangan masyarakat di waktu yang datang serta memahami masyarakat saat ini, maka kini sudah banyak dilakukan persiapan sosial terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diterapkan setiap program atau inovasi kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang dihimpun dari para petugas lapangan, baik berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), maka dalam melakukan persiapan sosial kepada masyarakat sebelum mereka menerima suatu program inovatif, dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan upaya untuk menciptakan iklim prakondisi yang kondusif. Tujuan dilakukan tahap persiapan adalah untuk pengenalan petugas dan program oleh masyarakat, motivasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat, memberikan penjelasan tentang program atau inovasi yang akan diberikan yang memenuhi syaratsyarat sosial dapat diterima, secara ekonomis menguntungkan dan secara teknik dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemberi program itu sendiri.

Program yang diberikan tentu telah sesuai dengan kebutuhan, masalah hasil analisis data dari studi pendahuluan.

Mekanisme persiapan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Meminta dukungan dan pendapat masyarakat terutama elite desa sebelum

musyawarah dimulai, dengan cara :

Kunjungan pribadi kepada tokoh atau kaum elite desa. · Kunjungan pribadi kepada tokoh masyarakat lainnya yang dianggap berpengaruh. · Kunjungan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. · Membaur dengan masyarakat setempat sesuai dengan adat dan budaya masyarakat setempat.

2. Mengadakan pendekatan dengan berbagai lembaga sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Kerja sama dengan aparat desa dan lembaga desa lainnya yang terkait perlu digalakkan karena baik aparat maupun lembaga desa merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat sekaligus menjadi wadah untuk menumbuhkan peran serta aktif positif anggota masyarakat dalam setiap program pembangunan. Melibatkan kelompokkelompok yang ada dalam masyarakat, baik yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu maupun kelompok yang berkembang secara spontanitas sebagai bentuk kepedulian masyarakat sendiri untuk membantu kemudahan-kemudahan memperoleh tambahan pendapatan dan sebagainya. Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui masalah-masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu.
3. Menjajaki dan mengkonfirmasikan kepastian waktu pelaksanaan musyawarah, materi yang akan dimusyawarahkan, siapa-siapa yang hadir, kapan dan bagaimana mekanisme musyawarah dilangsungkan.

Tahap Pelaksanaan Musyawarah

Hal-hal yang dilakukan oleh petugas dalam tahap ini, sebagai berikut:

1. Pertemuan musyawarah, sebaiknya musyawarah ini dibuka oleh tokoh masyarakat setempat, seperti Kepala Desa atau tokoh masyarakat lainnya yang dituakan dalam masyarakat setempat.
2. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah dilakukan oleh petugas yang bertindak sebagai nara sumber atau pemandu dengan menawarkan acara musyawarah, lalu meminta pendapat dari peserta musyawarah serta menanyakan juga bagaimana sebaiknya musyawarah sebaiknya dilaksanakan.
3. Mengemukakan pendapat untuk mencapai mufakat :

Pemandu (petugas lapangan) menjelaskan topik-topik musyawarah, lalu :

• Peserta mengemukakan masalah yang dirasakan oleh diri sendiri atau dirasakan oleh masyarakat.

• Peserta dapat menentukan mana masalah yang penting dan mana masalah yang kurang penting. Penjelasan tahap musyawarah dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
• Musyawarah tahap pertama dilakukan dalam kelompok kecil, yaitu berjumlah    1 – 5 orang guna menjamin efektivitas pelaksanaan musyawarah:
• Petugas lapangan menjelaskan bahwa dalam kelompok kecil harus mendengar pendapat dari setiap peserta tentang masalah atau kesulitan yang sedang dialami.
• Hasil musyawarah ini harus dibahas kemblai untk mendapatkan masalah yang memenuhi skala prioritas dan dipilih atas kesepakatan bersama.

Musyawarah tahap kedua dilakukan dalam bentuk gabungan-gabungan dari kelompok-kelompok kecil dalam musyawarah pertama. Hasil musyawarah kelompok besar ini akan memperoleh masalah yang harus dilakukan secara bersama oleh masyarakat beserta para petugas, kemudian disusun rencana tindak lanjut untuk pemecahan masalah. Hal-hal yang harus mendapat perhatian dalam menyusun rencana kerja sebagai tindak lanjut hasil musyawarah ini adalah bentuk kegiatan, tujuan yang jelas, metode yang digunakan harus tepat sesuai kondisi masyarakat dan masalah yang ada, waktu pelaksanaan (baik volume kegiatan maupun frekwensi kegiatan), langkah-langkah operasional, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya serta biaya-biaya dan peralatan yang dibutuhkan.

Kondisi Sosial Budaya Petani Indonesia

Bila membicarakan peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional Indonesia dan kemampuan sektor ini untuk bersaing di masa mendatang, maka masalah utamanya terletak pada kondisi sosial-budaya dari para petani Indonesia. Berdasarkan data statistik yang ada, sekitar 75% penduduk Indonesia saat ini tinggal di wilayah pedesaan. 54% dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, bila dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkait erat dengan produktivitas para petani Indonesia, sementara hal ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam pemberian intensif pada petani, dan sebagainya.

Para sosiolog pertanian Indonesia mengalami kesulitan apabila harus mengaplikasikan dua konsep yang berasal dari sosiologi Barat yang membedakan penggunaan kata “peasants” dan “farmers”. “Peasant” adalah petani yang memiliki lahan yang sempit dan memanfaatkan sebagian terbesar dari hasil produksi pertaniannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga “peasant” sering disebut “subsistance farmer”. Sedangkan “farmers” adalah orang-orang yang hidup dari mengolah tanah pertanian tetapi berbeda dengan “peasants”, karena “farmers” menjual bagian terbanyak dari hasil pertanian mereka dan akrab menggunakan tekonologi pertanian yang modern, sehingga mereka sering disebut “commercial farmers”. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, tidak ada kata yang berbeda bagi mereka yang hidup dari usahatani, sehingga hanya digunakan satu kata, yaitu petani.

Apabila dilihat dari luas lahan yang dimiliki oleh para petani Indonesia (< 0,5 ha/petani), maka dapat dikatakan bahwa para petani Indonesia dapat digolongkan sebagai “peasants” atau “subsistance famers” dan bukan “farmers” seperti halnya para petani di negaranegara maju, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Dari segi pendidikan, sebagian besar petani Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar (SD: 40,73%) dan bahkan yang tidak tamat SD juga tergolong banyak (47,33%). Sedangkan, petani yang mempunyai pendidikan SLTA hanya sebesar 4,62% dan pendidikan tinggi (akademi/universita s) tergolong paling sedikit sekali (0,39%). Dari data-data tersebut atas, maka tepatlah dikatakan bahwa petani Indonesia cocok disebut sebagai “peasants” dimana sebutan yang tepat adalah “petani gurem”. Data-data ini menunjukkan mutu atau kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh sektor pertanian Indonesia. Sumberdaya petani Indonesia yang rendah ini merupakan salah satu sebab utama dari rendahnya produktivitas para petani Indonesia.

Kondisi rendahnya mutu sumberdaya manusia ini, menjadi lebih memprihatinkan apabila dilihat usia dari para petani Indonesia : 25 – 54 tahun (76,2%) dan > 55 tahun (21,46%). Umur-rata-rata petani Indonesia cenderung tua ini sangat berpengaruh pada produktivitas sektor pertanian Indonesia, karena petani yang berusia tua cenderung sangat konservatif dalam menyikapi terhadap perubahan atau inovasi teknologi.

Petani ini pada umumnya tergolong petani gurem, dan harus mengusahakan usaha tani di dalam lingkungan tropika yang penuh resiko seperti banyak hama, tidak menentunya curah hujan, dan sebagainya. Dalam kondisi yang penuh resiko ini, para petani sangat berhati-hati dalam menerima inovasi, karena apabila mereka gagal memanfaatkan inovasi berarti seluruh keluarga mereka pun turut menderita.

Walaupun para petani Indonesia berada dalam kondisi yang dilematis, namun untuk bisa “survive” di masa mendatang, mereka harus berani mengambil resiko untuk menerima inovasi, karena inovasi akan menjamin peningkatan produktivitas usahatani mereka, sehingga mereka mampu bersaing dengan petani-petani dari negara-negara lain dalam memasarkan produksi pertanian mereka di pasar bebas nanti.



Daftar Pustaka

Eduard Depari, 1985, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pertanian,Gajahmada University   Press

Levis, L.R. dan Y.L. Henuk, 2005. Komunikasi Pertanian. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.